KMS HERMAN, SH., MH., M.Si., CLA.

Adalah pendiri kantor hukum KMS Herman, SH., MH., M.Si & Partners (KH&P). Karier dibidang hukum dimulai Sebagai Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara SUPARMAN & REKAN di Jakarta, sejak Maret 2002, Sebagai Pembela Umum pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembelaan Dan Konsultasi Hukum (DPP BPKH) MKGR di Jakarta, sejak tahun 2003, Sebagai Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan & Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro Kota Bekasi sejak 2005, Sebagai Advokat pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum KMS. HERMAN & PARTNERS (KH&P) di Bekasi, sejak 2007 hingga sekarang, Sebagai Pembela Umum pada Kantor LKBH STHI Jakarta sejak tahun 2011, Sebagai Pembela Umum pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (LKBH UTA’45) di Jakarta sejak tahun 2011. 

Selain sebagai Praktisi Hukum, beliau juga dikenal sebagai Akademisi pada beberapa Perguruan Tinggi antara lain : Sebagai Dosen Pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta Sejak September 2002 hingga sekarang, Sebagai Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (FH-UBK) di Jakarta, sejak tahun 2007 hingga sekarang, Sebagai Dosen Pada Fakultas Ekonomi Universitas Bung Karno (FE-UBK) di Jakarta, sejak tahun 2009 hingga sekarang

Sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 sampai sekarang, Sebagai Dosen di GS FAME Business Institut, Sebagai Dosen STKIP Banten, Sebagai Dosen pada PKPA Peradi. 

Dalam bidang Organisasi : Sebagai Wk. Ketua Umum DPP BPKH MKGR (2016-2020), Sebagai Wk. Sekjen DPP MKGR (2015-2020), Sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), sejak tahun 2007 hingga sekarang, Sebagai Wakil Ketua LKBH STHI Jakarta (2015-2019), Sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPP HAPI), Periode 2014-2019, Sebagai Wakil Ketua DPC PERADI Bekasi (2015-2019), Sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) Jakarta Pusat.

Fokus pada bidang praktek : Hukum Perdata, Pertanahan/Agraria, Property, Ketenagakerjaan, Arbitrase, Keluarga, Anak & Perempuan, Perpajakan, ke Notariatan, Rumah Sakit, Perbankan, Auditor Hukum, teknologi informasi dan telekomunikasi, hak atas kekayaan intelektual, industri pertambangan, minyak dan gas, pengembangan property, konstruksi dan kepailitan (bankcrupty).